Beranda Berita Jokowi Akhirnya Sepakat! Listrik dari PLTS Atap Gak Bisa Dijual ke PLN

Jokowi Akhirnya Sepakat! Listrik dari PLTS Atap Gak Bisa Dijual ke PLN

Presiden Joko Widodo akhirnya menyepakati aturan main mengenai penggunaan listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap. Aturan baru ini menghapus skema ekspor-impor listrik dengan PT PLN (Persero).

PT Braja Mukti Cakra (BMC).

Berikut beberapa poin penting mengenai aturan baru ini:

  • Konsumen tidak bisa menjual kelebihan produksi listrik dari PLTS Atap ke PLN.
  • Kelebihan produksi listrik dari PLTS Atap akan disimpan di sistem PLN dan dapat digunakan kembali saat dibutuhkan.
  • Konsumen akan mendapatkan insentif berupa pengurangan tagihan listrik.
  • Aturan ini berlaku untuk semua pelanggan PLN yang memasang PLTS Atap baru.
  • Pelanggan PLN yang sudah memasang PLTS Atap sebelum aturan ini diberlakukan masih dapat menikmati skema ekspor-impor listrik dengan PLN.

Alasan di balik aturan baru ini:

  • PLN saat ini mengalami kelebihan pasokan listrik.
  • Skema ekspor-impor listrik dengan PLN dianggap tidak efisien.
  • Aturan baru ini diharapkan dapat mendorong penggunaan PLTS Atap secara lebih luas.

Dampak aturan baru ini:

  • Konsumen PLTS Atap tidak dapat lagi mendapatkan penghasilan tambahan dari penjualan kelebihan produksi listrik.
  • Konsumen PLTS Atap akan lebih hemat dalam penggunaan listrik.
  • Penggunaan PLTS Atap diharapkan dapat meningkatkan bauran energi terbarukan di Indonesia.

Aturan baru ini masih menuai pro dan kontra.

Beberapa pihak yang mendukung aturan ini:

  • Pemerintah: Aturan ini diharapkan dapat mendorong penggunaan PLTS Atap secara lebih luas dan meningkatkan bauran energi terbarukan di Indonesia.
  • PLN: Aturan ini diharapkan dapat mengatasi kelebihan pasokan listrik dan meningkatkan efisiensi sistem kelistrikan.

Beberapa pihak yang menentang aturan ini:

  • Konsumen PLTS Atap: Konsumen PLTS Atap tidak dapat lagi mendapatkan penghasilan tambahan dari penjualan kelebihan produksi listrik.
  • Asosiasi PLTS Atap: Aturan ini dikhawatirkan dapat menghambat pertumbuhan industri PLTS Atap di Indonesia.

Pemerintah masih terus mengkaji aturan baru ini dan berjanji akan memberikan solusi terbaik bagi semua pihak.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini