Beranda Berita Politikus PDIP Sebut Sejumlah Tokoh Khawatirkan Pemilu 2024 Tidak Jujur

Politikus PDIP Sebut Sejumlah Tokoh Khawatirkan Pemilu 2024 Tidak Jujur

Ketua Dewan Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Komarudin Watubun, mengatakan sejumlah tokoh senior politik dan tokoh publik mendatangi Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk menyampaikan kekhawatiran mereka bahwa Pemilu 2024 tidak jujur.

Hal ini disampaikan Watubun merespon pernyataan Ma’ruf Amin yang menyatakan netral di Pilpres 2024. Menurut Watubun, kekhawatiran para tokoh tersebut muncul karena adanya sejumlah faktor, seperti:

  • Masih adanya regulasi yang dinilai belum mendukung pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan transparan.
  • Adanya potensi polarisasi politik yang dapat mengancam stabilitas keamanan.
  • Adanya potensi pelanggaran hukum dalam proses pemilu.

Watubun juga menyebutkan sejumlah tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain:

  • Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid (istri Gus Dur)
  • Quraish Shihab
  • Nurul Arifin
  • Emil Dardak
  • Tjahjo Kumolo
  • Luhut Binsar Pandjaitan
  • Andi Widjajanto
  • Budi Gunawan

Menurut Watubun, para tokoh tersebut meminta Ma’ruf Amin untuk berperan aktif dalam menjaga netralitas penyelenggara pemilu dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum dalam proses pemilu.

Kekhawatiran sejumlah tokoh terhadap Pemilu 2024 yang tidak jujur juga diungkapkan oleh sejumlah lembaga survei. Sejumlah survei menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu masih rendah.

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mencatat bahwa hanya 41,7% responden yang percaya bahwa Pemilu 2024 akan berjalan jujur dan adil. Sementara itu, 53,9% responden masih ragu-ragu dan 4,4% responden tidak percaya.

Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) juga mencatat bahwa hanya 36,3% responden yang percaya bahwa Pemilu 2024 akan berjalan jujur dan adil. Sementara itu, 55,9% responden masih ragu-ragu dan 7,8% responden tidak percaya.

Kekhawatiran terhadap Pemilu 2024 yang tidak jujur perlu ditanggapi secara serius oleh seluruh pihak terkait. Penyelenggara pemilu perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu. Sementara itu, para tokoh politik dan tokoh publik perlu berperan aktif dalam menjaga netralitas dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum dalam proses pemilu.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini