Beranda Berita Viral Berita Presiden dan Menteri Boleh Kampanye dalam Politik

Viral Berita Presiden dan Menteri Boleh Kampanye dalam Politik

Klaim Presiden dan Menteri Boleh Kampanye, Jokowi Dinilai Merusak Moral Politik.

Klaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan bahwa presiden dan menteri boleh berkampanye dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 menuai kritik dari berbagai pihak. Klaim tersebut dinilai dapat merusak moral politik dan melanggar netralitas dalam penyelenggaraan Pilpres.

Dalam pernyataannya di Istana Negara, Rabu (24/1/2024), Jokowi mengatakan bahwa presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik, sehingga mereka boleh berpolitik. Namun, ia menegaskan bahwa presiden dan menteri tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye.

Pernyataan Jokowi tersebut langsung mendapat respons dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU menyatakan bahwa klaim Jokowi tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut KPU, presiden dan menteri dilarang berkampanye karena mereka merupakan pejabat publik yang harus bersikap netral dalam penyelenggaraan Pilpres.

Jokowi mengatakan presiden boleh kampanye dan memihak.

“Presiden dan menteri dilarang berkampanye karena mereka merupakan pejabat publik yang harus bersikap netral dalam penyelenggaraan Pemilu,” kata Komisioner KPU Hasyim Asy’ari.

KPU juga mengingatkan kepada presiden dan menteri untuk mematuhi aturan yang berlaku. Jika melanggar aturan, maka KPU akan mengambil langkah-langkah tegas, termasuk memberikan sanksi.

Selain KPU, klaim Jokowi tersebut juga mendapat kritik dari berbagai pihak, termasuk pengamat politik dan akademisi. Mereka menilai bahwa klaim tersebut dapat merusak moral politik dan menciptakan ketidakadilan dalam penyelenggaraan Pilpres.

“Klaim presiden dan menteri boleh berkampanye adalah bentuk pelecehan terhadap demokrasi dan moral politik,” kata Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Feri Amsari.

Feri mengatakan bahwa klaim tersebut dapat menciptakan ketidakadilan dalam penyelenggaraan Pilpres. Pasalnya, presiden dan menteri memiliki kekuasaan dan pengaruh yang besar, sehingga mereka dapat dengan mudah mempengaruhi pemilih.

“Klaim tersebut juga dapat memunculkan kecurigaan bahwa presiden dan menteri akan menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan calon tertentu dalam Pilpres,” kata Feri.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Afan Gaffar mengatakan bahwa klaim Jokowi tersebut dapat merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilpres.

“Klaim tersebut dapat membuat publik menilai bahwa Pilpres tidak adil dan tidak demokratis,” kata Afan.

Afan mengatakan bahwa presiden dan menteri seharusnya menjadi contoh dalam menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pilpres. Namun, dengan klaim tersebut, presiden justru menunjukkan sikap yang tidak netral.

“Presiden seharusnya menjadi contoh dalam menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pilpres,” kata Afan.

Aturan Presiden Boleh Kampanye.

Melansir situs Mahkamah Konstitusi RI, aturan soal kampanye sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Seperti dalam Bagian Kedelapan tentang Kampanye Pemilu oleh Presiden dan Wakil Presiden dan Pejabat Negara Lainnya.

Aturan soal presiden boleh kampanye termuat dalam Pasal 299. Pasal tersebut menyebut hak kampanye presiden dan wakil presiden. Termasuk pejabat negara juga mempunyai untuk kampanye. Berikut pasal-pasal lain yang mengatur soal presiden boleh kampanye.

Pasal 299
(1) Presiden dan wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye

(2) Pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota Partai Politik mempunyai hak melaksanakan Kampanye.

(3) Pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota Partai Politik dapat melaksanakan Kampanye, apabila yang bersangkutan sebagai:
a. calon Presiden atau calon Wakil Presiden;
b. anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU; atau
c. pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.

Pasal 300
Selama melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 301
Presiden atau wakil Presiden yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai calon Presiden atau calon wakil presiden dalam melaksanakan Kampanye Pemilu Presiden atau Wakil Presiden memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

Pasal 302
(1) Menteri sebagai anggota tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 299 ayat (3) huruf b dan huruf c dapat diberikan cuti.

(2) Cuti bagi menteri yang melaksanakan Kampanye dapat diberikan 1 (satu) hari kerja dalam setiap minggu selama masa Kampanye.

(3) Hari libur adalah hari bebas untuk melakukan Kampanye di luar ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 304
Selain itu, UU Pemilu juga mengatur hal-hal yang tidak boleh dilakukan presiden, menteri, hingga pejabat negara selama kampanye. Aturan kampanye ini termuat dalam Pasal 304. Berikut isinya.

(1) Dalam melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara.

(2) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan;
c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan
d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(3) Gedung atau fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disewakan kepada umum dikecualikan-dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 305
Selanjutnya, pada Pasal 305 dijelaskan mengenai penggunaan fasilitas negara yang melekat pada jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Berikut isi lengkap Pasal 305.

(1) Penggunaan fasilitas negara yang melekat pada jabatan Presiden dan Wakil Presiden menyangkut pengamanan, kesehatan, dan protokoler dilakukan dengan sesuai kondisi lapangan secara profesional dan proporsional.
(2) Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden, fasilitas negara yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
(3) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang bukan Presiden dan Wakil Presiden, selama Kampanye diberikan fasilitas pengamanan, kesehatan, dan pengawalan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(4) Pengamanan dan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibiayai dari APBN.
(5) Ketentuan lebih lanjut bagi pelaksanaan pengamanan dan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.